DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Utara mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menangani kasus Sibenpopo-Banemo, Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah.
Ketua Umum DPD IMM Malut, Taufan Baba, meminta proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, proporsional, serta berdasarkan fakta dan alat bukti.
“Kami dukung proses hukum yang sedang berjalan. Penangkapan lima orang dilakukan aparat harus dipahami sebagai bagian dari tahapan penegakan hukum dan bukan sebagai bentuk pembuktian kesalahan seseorang. Karena itu, proses selanjutnya harus tetap mengikuti mekanisme hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah,” Tegas Taufan.
Menurut IMM, tindakan hukum yang dilakukan aparat perlu ditempatkan dalam kerangka due process of law, sehingga setiap tindakan penyelidikan maupun penyidikan memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara prosedural.
“Penting bagi semua pihak untuk tidak membangun kesimpulan sebelum proses hukum selesai. Informasi tidak utuh berpotensi melahirkan persepsi liar dan memperkeruh situasi sosial. Karena itu, kami meminta warga percayakan proses pembuktian kepada aparat penegak Hukum,”Ujar Taufan.
IMM juga mendorong aparat mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara objektif, termasuk pihak-pihak yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang cukup.
“Kami ingin hukum bekerja secara objektif. Siapapun terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan, dan siapa pun yang tidak terbukti harus mendapatkan haknya sesuai hukum. Prinsipnya adalah keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak semua pihak,” Pungkas Taufan.
DPD IMM Malut juga meminta masyarakat Sibenpopo dan Banemo untuk menahan diri, menjaga keamanan, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
